Simakrama Gubernur Bali di Denpasar merupakan rangkaian dari kegiatan serupa di masing-masing kabupaten/kota yang telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, setelah lokasi di Wantilan Gedung DPRD Bali dialihkan.

Denpasar menjadi lokasi simakrama ke delapan dan akan berakhir di Gianyar pada bulan depan, untuk putaran pertama. Simakrama yang berlangsung di Wantilan Desa Pakraman Poh Gading, Ubung Kaja, Sabtu (30/1) kemarin dihadiri cukup banyak kalangan masyarakat. Buktinya, wantilan yang menampung ratusan warga itu penuh sesak.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang didampingi Wagub A.A. Puspayoga dan seluruh jajaran SKPD di Pemprop Bali, diterima Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra bersama wakil, dan pimpinan SKP di Lingkungan Pemkot Denpasar. Sedikitnya 42 orang peserta simakrama yang berniat mengajukan pertanyaan secara langsung. Namun, akibat keterbatasan waktu, hanya beberapa pertanyaan saja yang bisa disampaikan secara langsung. Selebihnya akan ditanggapi oleh masing-masing SKPD melalui surat.

Gubernur Mangku Pastika dalam kesempatan simakrama di Denpasar kembali memberikan atensi terhadap perkembangan program kesehatan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang dinilainya masih banyak yang belum paham. Namun, keluhan yang mengemuka terkait program anyar Gubernur Bali ini lebih banyak masalah administrasinya. Padahal, pengguna dana JKBM sampai 27 Januari 2010 ini sudah mencapai 8.983 orang dengan jumlah dana yang tersedot mencapai Rp 5 miliar lebih. ”Mungkin kalau sampai hari ini sudah ada 10.000 pasien yang memanfaatkan JKBM,” jelas Mangku Pastika.

Terkait surat rujukan dari Puskesmas, Gubernur menilai sangat penting, karena diharapkan peran Puskesmas akan lebih maksimal. Karena itu, harapannya, ke depan Puskesmas agar bisa melayani masyarakat dalam waktu 24 jam sehari dan tetap buka tujuh hari seminggu. ”Untuk suksesnya JKBM, Puskesmas juga harus siap buka 24 jam, atau minimal sampai malam,” katanya. Keseriusan Pemprop Bali dalam menangani masalah kesehatan warganya, juga dilihat dari semakin meningkatkan anggaran kesehatan.

Pada tahun 2008 anggaran kesehatan dipasang Rp 20 miliar, kemudian tahun 2009 naik menjadi 27 miliar. Pada tahun 2010 ini dianggarkan Rp 127 miliar. Belum lagi adanya dana sharing dengan kabupaten/kota sebesar Rp 81 miliar, sehingga seluruh dana JKBM untuk tahun 2010 sebesar Rp 181 miliar.

Mangku Pastika mengaku kritikan terhadap programnya ini cukup banyak. Ada banyak alasan kenapa keluhan tersebut banyak muncul. Mantan Kapolda Bali ini menilai tidak sedikit orang yang berharap program ini gagal. Terutama mereka yang merasa dirugikan dengan munculnya program kesehatan ini. Namun demikian, pihaknya harus tetap mengupayakan program ini agar bisa sukses dan memberikan manfaat kepada masyarakat. (kmb12)

Dari data yang terhimpun pada Inspektorat Wilayah Provinsi Bali, dalam empat kali pelaksanaan simakrama, pengaduan dan usul saran yang masuk berjumlah 230 dan 95 persen sudah terjawab ataupun mendapatkan solusi, sedangkan 5 persen masih dalam proses penanganan SKPD.

Apa saran dan usulan tersebut? Apa solusinya? Dalam situs pemerintahan atau media tidak terungkap 230 pengaduan tersebut.

Untuk transparansi pemerintahan, SIMAKRAMA.NET membuka peluang bagi Anda yang berminat menambahi informasi terkait simakrama Gubernur Bali.

Jika ANDA punya catatannya atau FOTO-FOTO silahkan kontak kami

EMAIL: simakrama@simakrama.net

Denpasar, 28/11 (ANTARA) – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan dirinya siap dimarahi jika dalam janga waktu sebulan tidak kunjung menanggapi proposal yang diajukan warga.

Hal itu disampaikan saat menggelar acara tatap muka atau “simakrama” dengan ratusan tokoh adat dan masyarakat Kabupaten Tabanan di wantilan atau aula Taman Pujaan Bangsa Margarana, Marga, Sabtu.

Pada kesempatan itu, klian atau pengurus adat Banjar Pegat, Gubug, Tabanan, Made Sudana, mengeluhkan soal sulitnya mendapat jawaban atas proposal kegiatan yang diajukan kepada pemerintah. “Katanya kalau tidak ada koneksi sulit,” ujarnya disambut tawa hadirin yang memenuhi wantilan.

Dikatakan Sudana, warganya saat ini tengah bergairah melaksanakan berbagai pembangunan fisik dengan cara berswadaya. Hanya saja karena keterbatasan dana, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali meminta bantuan kepada pemerintah, termasuk ke Pemkab Tabanan. Namun, hal itu ternyata tidaklah mudah. Sebab, katanya, ia mendengar permohonan proposal tidak akan ditanggapi pemerintah jika tidak ada akses ke pemerintahan.

Mendengar keluhan tersebut, Gubernur Pastika semula menyerahkan anak buahnya untuk menjelaskan prosedur pengajuan proposal kegiatan. Meski telah diberi penjelasan, toh gubernur memandang perlu menegaskan kembali kepada masyarakat.

“Sebenarnya untuk mengajukan proposal guna mencari dana sederhana saja. Langsung saja bawa ke saya, tidak pakai koneksi-koneksian,” selorohnya disambut tawa hadirin.

Bahkan dia menjanjikan jika sebulan proposal tidak ditanggapi, maka warga boleh mengajukan protes kepadanya. “Kalau sebulan tidak ditanggapi, boleh datang ke kantor dan marahi saya,” pintanya sembari tersenyum.

Dalam kesempatan itu, Pastika menegaskan bahwa kedatangannya ke berbagai daerah di Bali menggelar simakrama dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk itu, dia berharap kepada masyarakat saat simakrama agar memanfaatkan kesempatan tersebut tidak hanya untuk menyampaikan aspirasi namun juga menyiapkan proposal kegiatan.

“Harusnya ketika simakrama sudah siap dengan proposal, langsung serahkan kepada saya. Sederhana saja kan,” imbuh Pastika.

[sumber berita: ANTARA]

http://www.beritabali.com/index.php?reg=dps&kat=ekbis&s=news&id=200812270002

Renon, Gubernur Bali Mangku Pastika menyatakan bersumpah akan bertekad menciptakan Bali yang bebas dari gepeng alias gelandangan dan pengemis. Pasalnya, Bali ini sesungguhnya sangat indah dengan berbagai julukan yang telah diberikan banyak orang. Sebutlah misalnya Paradise Island, Pulau Seribu Pura, Pulau terbaik di Dunia, dan sebagainya.

“Jadi saya bersumpah ingin mewujudkan Bali yang bebasa dari gepeng,” tegasnya saat merespon Bendesa Adat Desa Muntigunung pada acara simakrama alias open house di Wantilan Gedung DPRD Bali, Sabtu (27/12). Acara open house yang telah memasuki bulan ke-4 tetap mendapat sambutan hangat dari berbagai lapisan masyarakat, terbukti yang datang lebih dari seribuan orang.

Mangku mengakui, banyak faktor yang melatarbelakangi orang menggepeng, salah satunya adalah karena persoalan mental, di samping juga dibelit masalah sosial dan kemiskinan.

Adanya kecenderungan makin meningkatnya praktek menggepeng di Denpasar sampai Kuta belakangan ini, diduga ada yang mengkordinir. Dulu ketika Mangku masih menjabat Kapolda Bali, sering melihat ada yang mendrop ‘pasukan’ gepeng di kawasan Tohpati Denpasar.

“Waktu itu, saya sering lewat di Tohpati pagi-pagi sudah ada gepeng di jalan-jalan. Mereka didrop yang diangkut dengan mobil pick up,” ujar Mangku Pastika. Saat itu, sebagai kapolda diakuinya terlalu juah kalau menangani masalah gepeng. “Sekarang mari kita atasi bersama-sama,” ujar mantan Kapolda Bali ini.

Pernyataan Mangku untuk membebaskan praktek gepeng di Denpasar itu adalah respon atas tekad salah seorang tokoh Desa Adat Muntigunung Karangasem yang ingin menargetkan desanya bebas gepeng pada 2010.

“Kami malu desa kami Muntigunung dicap terus sebagai suplier gepeng. Untuk itu tolong Pak Gubernur, bantu desa kami, dan kami bertekad untuk memproklamirkan bebas dari cap suplier gepeng pada 2010,” tedas Bendesa Adat Muntigunung tersebut. Soal bantuan yang diminta, antara lain pengadaan air bersih yang memungkinkan didatangkan dari Bangli, dan juga infrastruktur. (sss)

DENPASAR, KOMPAS — Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengeluh dengan banyaknya bintang-bintang bertaburan di halaman media cetak lokal. Ia mengkritik, jika semua halaman berbintang-bintang, lalu apa kerja wartawan serta sistem kritik sosialnya?

Lalu apa bintang-bintang? Ya, di Bali, sebagian masyarakat paham jika sebuah berita tercetak dengan diakhiri tanda bintang artinya berita pesanan alias berita advertorial alias berita iklan alias berita titipan.

Nah, harganya pun (katanya) bisa jutaan rupiah. “Kami jadi ragu jika semua koran berisi bintang lalu di mana kerja wartawannya?” kata Pastika di depan sima kerama (dialog dengan masyarakat terbuka) bulanan, di Wantilan DPRD Bali, Sabtu (25/4).

Namun, beberapa wartawan pun tersentil. “Ya memang ada yang seperti itu, tetapi kan tidak semuanya. Belum lagi Pak Gubernur sekarang ini jual mahal dengan wartawan kalau diminta komentarnya,” kata seorang wartawan cetak nasional.

Sima kerama bulanan ini dihadiri bebas oleh masyarakat Bali. Agendanya, Gubernur menerima kritik dan pesan langsung dari masyarakat.

Sebagai gamabaran, berikut beragam simakrama yang sedang berkembang:

Simakrama Banjar, Simakrama Desa Adat Pakraman, Simakrama Agama, Simakrama Soroh, Simakrama Politik, Simakrama Pilkada, Simakrama Partai, Simakrama Gubernur, Simakrama Mahasiswa, Simakrama Pemuda, Simakrama Media, Simakrama Bali Post, Simakrama Pengusaha, Simakrama Masyarakat, Simakrama PHDI, Simakrama KMHDI, Simakrama Peradah, Simakrama Dharma Wanita, Simakrama Umat Hindu, Simakrama Krama, Simakrama Perantau Bali, Simakrama Sekaa Teruna, Simakrama Ashram, Simakrama Budaya, Simakrama Anggota Pesantian, Simakrama Warga Bali Aga, Simakrama Sulinggih, Simakrama Pemangku, Simakrama Pendengar Radio, dstnya.

Daftar ini masih bisa diperpanjang.

Jika kita google kata istilah simakrama, ada sekitar 20,300 hasil untuk simakrama dalam kecepatan 0.18 detik!

Silahkan Anda memberi feedback dan masukan beragam pemakaian istilah dan kegiatan simakrama lainnya.

Bisa dikatakan penemuan istilah ini adalah usaha untuk membongkar kebuntuan politik, adat, keagamaan dan kebuntuan sosial lainnya.

Simakrama bisa menjadi ruang untuk mengasah kemanusiaan. Istilah ini memberikan sebuah payung untuk menuju “reunifikasi sosial” di tengah masyarakat Bali yang sedang bertumbuh. Ada juga getar kegelisahan di dalamnya. Dalam istilah ini juga terbuka kemungkinan dan harapan.

SIMAKRAMA.NET membuka diri untuk memasuki peluang dan harapan ini. Simakrama adalah jalan untuk membabar logika-Bali dan memuliakan harkat manusia Bali.